selamat datang di WEBSITE KPU KABUPATEN TOLITOLI provinsi sulawesi tengah   Click to listen highlighted text! selamat datang di WEBSITE KPU KABUPATEN TOLITOLI provinsi sulawesi tengah
Home / Berita / NPHD Tertahan, KPU Ingatkan Pemilihan 2020 Agenda Strategis Nasional, Amanat UU

NPHD Tertahan, KPU Ingatkan Pemilihan 2020 Agenda Strategis Nasional, Amanat UU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah agenda strategis nasional, amanat Undang-undang (UU). Untuk itu prosesnya harus didukung oleh semua pihak, termasuk oleh pemerintah daerah (pemda).

Hal ini kembali disampaikan guna meluruskan pemahaman yang kurang tepat dari beberapa pemerintah daerah, yang menganggap anggaran pemilihan dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Dan anggapan ini tidak tepat. Karena pemilihan kepala daerah adalah agenda strategis nasional dan amanat UU yang harus disukseskan oleh pemerintah. Sehingga pemda tidak boleh menghambat pelaksanaan pemilihan dengan memperlambat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) atau menyediakan anggaran yang tidak cukup,” ucap Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi melalui pesan tertulisnya, Selasa (22/10/2019).

Pramono sendiri menyampaikan hal ini usai hadir pada pertemuan yang digagas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Senin 21 Oktober 2019 . Pada kesempatan itu juga diketahui masih tersisa 18 KPU daerah yang belum mendapat kepastian anggaran pemilihan kepala daerahnya dan 42 daerah untuk Bawaslu. “Dalam kesempatan tersebut saya menyampaikan beberapa masalah yang terjadi di 18 daerah tersebut, dimana sebagian besar pemda mematok angka secara sepihak, tanpa pembahasan dengan pihak KPU didaerah,” jelas Pramono.

Merespon informasi ini, pemerintah (Kemenkopolhukam bersama Kemendagri) menurut Pramono berjanji akan turun langsung ke beberapa daerah yang mengalami kendala NPHD. Kemendagri bahkan mulai memanggil pemda dari daerah yang belum menyediakan anggaran NPHD untuk datang ke Jakarta (per hari 3 daerah) untuk mendapatkan arahan guna segera memproses NPHD. “Bahkan kalau diperlukan akan diarahkan pos anggaran mana saja yang bisa ditunda lalu digeser untuk kepentingan pembiayaan Pemilihan 2020,” ungkap Pramono.

Melihat kondisi ini, pada pertemuan itu menurut Pramono, para pihak yang hadir juga menyepakati wacana agar pembiayaan pemilihan kepala daerah ke depan dianggarkan melalui APBN. “Tidak lagi melalui APBD,” tutup Pramono

Print Friendly, PDF & Email

About admin

Check Also

KPU Tolitoli Tetapkan Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2020

Hasil rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah menetapkan jumlah daftar pemilih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Click to listen highlighted text!