selamat datang di WEBSITE KPU KABUPATEN TOLITOLI provinsi sulawesi tengah   Click to listen highlighted text! selamat datang di WEBSITE KPU KABUPATEN TOLITOLI provinsi sulawesi tengah
Home / Berita / DEMOKRASI TIDAK IDEAL AKAN TETAPI DIBANDINGKAN SISTEM YANG LAIN DEMOKRASI ADALAH YANG TERBAIK

DEMOKRASI TIDAK IDEAL AKAN TETAPI DIBANDINGKAN SISTEM YANG LAIN DEMOKRASI ADALAH YANG TERBAIK

Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif pria kelahiran Nagari Calau Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumatra Barat, 31 Mei 1935 adalah seorang ulama, ilmuwan dan pendidik Indonesia. Beliau pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP) dan pendiri Maarif Institute, dikenal sebagai seorang tokoh yang mempunyai komitmen kebangsaan yang tinggi. Sikapnya yang plural, kritis, dan bersahaja telah memposisikannya sebagai “Bapak Bangsa”. Ia tidak segan-segan mengkritik sebuah kekeliruan, meskipun yang dikritik itu adalah temannya sendiri.

Bersama dua adik sepupunya, ia diajak belajar ke Yogyakarta oleh M. Sanusi Latief. Namun, sesampai di Yogyakarta, niatnya semula untuk meneruskan sekolahnya ke Madrasah Muallimin di kota ini tidak terwujud, karena pihak sekolah menolak menerimanya di kelas empat dengan alasan kelas sudah penuh.Tidak lama setelah itu, ia justru diangkat menjadi guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Pada saat bersamaan, ia bersama Azra’i mengikuti sekolah montir sampai akhirnya lulus setelah beberapa bulan belajar. Setelah itu, ia kembali mendaftar ke Muallimin dan akhirnya ia diterima tetapi harus mengulang kuartal terakhir kelas tiga. Selama belajar di sekolah tersebut, ia aktif dalam organiasi kepanduan Hizbul Wathan dan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Sinar (kini dibawahi oleh Lembaga Pers Mu’allimin), sebuah majalah pelajar Muallimin di Yogyakarta.

Dalam usia 21 tahun, tidak lama setelah tamat dari Muallimin, ia berangkat ke Lombok memenuhi permintaan Konsul Muhammadiyah dari Lombok untuk menjadi guru. Sesampai di Lombok Timur, ia disambut oleh pengurus Muhammadiyah setempat, lalu menuju sebuah kampung di Pohgading tempat ia ditugaskan sebagai guru. Setelah setahun lamanya mengajar di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pohgading, sekitar bulan Maret 1957, dalam usia 22 tahun, ia mengunjungi kampung halamannya, kemudian kembali lagi ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Surakarta. Sesampai di Surakarta, ia masuk ke Universitas Cokroaminoto dan memperoleh gelar sarjana muda pada tahun 1964. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya untuk tingkat sarjana penuh (doktorandus) pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, IKIP (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) dan tamat pada tahun 1968. Selama kuliah, ia sempat menggeluti beberapa pekerjaan untuk melangsungkan hidupnya. Ia pernah menjadi guru mengaji dan buruh sebelum diterima sebagai pelayan toko kain pada 1958. Setelah kurang lebih setahun bekerja sebagai pelayan toko, ia membuka dagang kecil-kecilan bersama temannya, kemudian sempat menjadi guru honorer di Baturetno dan Solo. Selain itu, ia juga sempat menjadi redaktur Suara Muhammadiyah dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia.

Selanjutnya mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini, terus meneruskan menekuni ilmu sejarah dengan mengikuti Program Master di Departemen Sejarah Universitas Ohio, AS. Sementara gelar doktornya diperoleh dari Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat, Universitas Chicago, AS, dengan disertasi: Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia.
Selama di Chicago inilah, anak bungsu dari empat bersaudara ini, terlibat secara intensif melakukan pengkajian terhadap Al-Quran, dengan bimbingan dari seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam, Fazlur Rahman. Di sana pula, ia kerap terlibat diskusi intensif dengan Nurcholish Madjid dan Amien Rais yang sedang mengikuti pendidikan doktornya.

Saat dijumpai, “Buya“, panggilan akrabnya di Jogja, berkenan untuk memberikan beberapa catatan tentang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Beberapa catatan beliau sangat penting sebagai masukan berarti bagi bangsa. Catatan-catatan beliau diberikan kepada penyelenggara, peserta pemilu, masyarakat sebagai pemilih maupun terhadap regulasi yang memayungi penyelenggaraannya.

Catatan pertama beliau adalah agar Indonesia tetap menganut Demokrasi sebagai sistem, yang pada jaman Habibie dibuka krannya besar-besar. Dalam demokrasi, partai politik sebagai bagian penting di dalamnya. Namun, partai politik di Indonesia harus lebih berupaya memberikan pendidikan politik bagi kadernya, sehingga tidak hanya sebagai politisi, namun setiap kadernya dapat lebih berkembang menjadi seorang negarawan.

Satu kritik pada penyelenggaraan Pemilu kali ini adalah banyaknya KPPS yang meninggal dunia setelah melaksanakan tugas dalam pemungutan dan penghitungan suara, beban tugas para penyelenggara ad hoc ini cukup berat pada pemilu serentak 5 kotak ini, diharapkan kejadian ini tidak terulang kembali. Buya Syafii Maarif bahkan telah menuliskan kritik ini, menurutnya penyelenggaraan Pemilu Serentak perlu dievaluasi. Buya berpendapat bahwa Pemilu tidak perlu lagi dilaksanakan serentak karena menimbulkan beberapa kesulitan pada penyelenggaraannya.

Melihat KPU dalam melaksanakan amanat undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak kali ini, pria yang sejak tahun 1953, dalam usia 18 tahun, telah meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke Jawa ini berpendapat bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya secara cukup baik, koordinasi dengan Bawaslu dan stakeholder lainnya juga dipandang telah dilakukan secara baik, namun beliau berpesan agar ke depan KPU bekerja lebih hati-hati dan lebih teliti. “Yang duduk sebagai KPU seharusnya tidak hanya 1 periode akan tetapi paling tidak 2 periode” yakni selama 10 tahun untuk memastikan tercukupinya pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pariode 1998 sampai dengan 2005 ini juga berharap, Pemilu dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Menurutnya, Pemilu masih diselenggarakan dengan biaya yang cukup “mahal” bagi negara. Belum lagi uang yang beredar dari setiap peserta Pemilu sebagai konsekuensi biaya politik yang harus diselenggarakan pada masa kampanye. “Tahapan kampanye dapat lebih dipersingkat jangan terlalu lama” menurutnya tahapan kampanye yang berlangsung selama 8 bulan ini tidak efisien lagi.

Aktif dalam komunitas Maarif Institute guru besar Universitas Negeri Yogyakarta Yogyakarta ini, juga rajin menulis, di samping menjadi pembicara dalam sejumlah seminar. Sebagian besar tulisannya adalah masalah-masalah Islam, dan dipublikasikan di sejumlah media cetak. Selain itu ia juga menuangkan pikirannya dalam bentuk buku. Bukunya yang sudah terbit antara lain berjudul: Dinamika Islam dan Islam, Mengapa Tidak?, Kemudian Islam dan Masalah Kenegaraan. Atas karya-karyanya, pada tahun 2008 Syafii mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay dari pemerintah Filipina.

“Tiap-tiap daerah punya karakteristik sendiri-sendiri, seharusnya penyelenggaraannya dapat dicatat untuk dapat menjadi evaluasi, sehingga potensi-potensi kerawanan masing-masing daerah dapat diantisipasi. Kuncinya adalah selalu dengan adanya evaluasi terhadap diri sendiri.” pesan pungkas beliau saat dijumpai.

Print Friendly, PDF & Email

About admin

Check Also

KPU BERDUKA

Tolitolikab.go.id-KPU Tolitoli berduka salah satu tenaga teknis pendukung pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati …

WAWANCARA DALAM RANGKA PEREKRUTAN CALON ANGGOTA PPK SE KABUPATEN TOLITOLI

KPU.Tolitolikab.go.id. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah telah menyelesaikan tes wawancara calon Panitia …

Translate »
Mengecil dan Memperbesar Huruf
Contrast
Click to listen highlighted text!