Selamat Datang di Layanan e-PPID KPU Kabupaten Tolitoli
e-PPID KPU Kabupaten Tolitoli merupakan sarana pelayanan online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan mengetahui status permohon informasi.

 

Akses Informasi Publik


Informasi Berkala

Informasi Setiap Saat

Informasi Serta Merta

Informasi Pemilu Berkala

Informasi Pemilu Setiap Saat

Informasi Pemilu Serta Merta

 

Pelayanan Infromasi Publik silahkan hubungi Humas KPU Kabupaten ToliToli pada alamat :
Alamat : Jendral Sudirman No.22 Tolitoli 94511,Sulawesi Tengah, Indonesia
Telepon  : +0453- 23783
Fax  : +0453- 23783
Jam Pelayanan : Senin – Jumat 09:00 – 16:00 WIB Istirahat 12:00 – 13:00 WIB
Email: –

Ayo, Gunakan Hak Atas Informasi Publik, Untuk Indonesia yang Lebih Baik!

  • Regulasi Pelayanan PPID
  • Formulir PPID
  • Tabulasi Pelayanan Informasi
REGULASI TERKAIT DENGAN MENDAPAT INFORMASI PUBLIK

  • uu no.14 tahun 2013 [keterbukaan informasi ] [klik disini]
  • PKPU no.1 thn 2015 tentang pengelolaan informasi publik dilingkungan KPU RI [klik disini]
  • Keputusan KPU no.88 tahun 2015 tentang standar operasional dan pelayanan informasi Publik [klik disini]
  • Keputusan KPU no.87 thn 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU RI [klik disini]
  • Kep KPU no.156 tahun 2015 tentang  bentuk dan format formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi  dilembaga KPU RI [klik disini]

Tujuan Undang-Undang ini bertujuan untuk :

  • Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  • Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
  • Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

    Pengecualian

Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah:

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
    memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
    informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Formulir PPID
Tabulasi Pelayanan Informasi